Profil dan Peran Said Iqbal: Dari Aktivis Buruh Hingga Tokoh Politik Kontemporer

Jakarta – Said Iqbal adalah salah satu tokoh paling dikenal di dunia buruh dan politik Indonesia saat ini. Ia menjabat sebagai Presiden Labour Party dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta dikenal sebagai advokat hak‑hak buruh yang vokal di berbagai forum nasional maupun internasional. Kiprahnya tidak hanya terbatas dalam dunia serikat pekerja, tetapi juga merambah panggung politik melalui Partai Buruh yang ia pimpin.

Said lahir pada 5 Juli 1968 di Jakarta dari keluarga asal Aceh. Ia mengenyam pendidikan di beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia, seperti University of Indonesia dan Jayabaya University, dengan latar belakang teknik dan ekonomi. Perjalanan kariernya dimulai sebagai pekerja pabrik dan kemudian bertransformasi menjadi aktivis buruh sejak awal dekade 1990‑an.

Jejak Perjuangan Buruh: Dari Pabrik ke Lembaga Nasional

Said Iqbal memulai kiprah organisasinya di dunia buruh pada tahun 1992, bekerja di pabrik elektronik di Bekasi. Pengalaman tersebut menjadi titik tolak keterlibatannya dalam memperjuangkan hak‑hak buruh dan kondisi kerja yang layak. Ia kemudian turut mendirikan organisasi buruh yang menjadi cikal‑cikal dari struktur serikat pekerja besar di Indonesia saat ini.

Pada tahun 2012, Said terpilih sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), organisasi yang mewadahi jutaan pekerja dari berbagai sektor industri di seluruh Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, KSPI aktif menyuarakan tuntutan‑tuntutan buruh termasuk penolakan terhadap praktik outsourcing yang dinilai merugikan pekerja serta penolakan revisi undang‑undang ketenagakerjaan yang dipandang melemahkan perlindungan pekerja.

Selain itu, Said juga terlibat dalam negosiasi dan dialog dengan pemerintah terkait isu‑isu upah dan sistem perburuhan lainnya. Misalnya, ia sempat memberikan sejumlah opsi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) kepada pemerintah jelang penetapan resmi pada 2025, termasuk usulan kenaikan 6,5 persen yang dianggap sejalan dengan kondisi ekonomi makro.

Peran Politik: Presiden Partai Buruh Indonesia

Tidak hanya aktif dalam dunia buruh, Said Iqbal juga merambah arena politik. Pada 5 Oktober 2021, ia terpilih sebagai Presiden Partai Buruh periode awal sejak partai tersebut berdiri. Partai ini dibentuk dengan fokus pada isu‑isu kelas pekerja, keadilan sosial, dan kebijakan ekonomi pro‑buruh.

Pada Januari 2026, Said kembali terpilih sebagai Presiden Partai Buruh untuk periode 2026–2031 setelah Kongres V Partai Buruh yang digelar di Jakarta. Konsolidasi ini menunjukkan dukungan kuat dari internal partai untuk meneruskan agenda politik dan sosial yang selama ini diperjuangkan.

Sebagai pemimpin partai, Said sering mengangkat isu‑isu struktural seperti revisi UMP, perlindungan pekerja informal, dan perbaikan sistem ketenagakerjaan nasional. Selain itu, Partai Buruh yang dipimpinnya juga kerap mengorganisasi dukungan politik untuk calon legislatif dan eksekutif yang sejalan dengan visi partai dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh.

Isu Kontemporer: Ancaman PHK Massal dan Perlindungan Tenaga Kerja

Berita terbaru yang melibatkan Said Iqbal adalah pernyataannya mengenai ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar‑besaran di Indonesia dalam tiga bulan mendatang. Ia menyampaikan kekhawatiran ini dalam konferensi pers, dengan sejumlah faktor eksternal sebagai pemicunya, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah serta kebijakan impor mobil pickup melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dinilai dapat menekan sektor industri dalam negeri.

Menurut Said, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gelombang PHK yang berdampak luas terhadap pekerja dan keluarga mereka. Pernyataan ini memicu respons dari berbagai pihak, termasuk pemerintah yang diminta untuk memperhatikan dinamika pasar tenaga kerja dan mengambil langkah mitigasi untuk melindungi tenaga kerja.

Ancaman PHK masal ini merupakan refleksi dari dinamika ekonomi global yang tidak hanya berdampak pada pasar nasional tetapi juga pada pasar tenaga kerja domestik, terutama di sektor manufaktur yang rawan gejolak permintaan dan kebijakan perdagangan internasional.

Aksi dan Mobilisasi Buruh: Tuntutan Upah Layak dan Kebijakan Pro‑Pekerja

Said Iqbal selama ini dikenal piawai dalam memobilisasi buruh untuk menyuarakan tuntutan mereka secara damai dan terorganisir. Sejumlah aksi demonstrasi besar telah dipimpin atau didukungnya, termasuk unjuk rasa ribuan buruh di Jakarta menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 agar disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dalam aksi itu, massa buruh membawa spanduk tuntutan dan menunjukkan solidaritas buruh dari berbagai daerah.

Dalam kesempatan lain, Said juga menegaskan pentingnya dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh untuk memastikan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan berwawasan masa depan. Pendekatan ini dilihat sebagai langkah strategis untuk menggabungkan aspirasi kelas pekerja dengan pembangunan ekonomi nasional secara lebih menyeluruh.

Kontribusi pada Pengakuan Sejarah Buruh

Selain kampanye policy dan aksi massa, Said juga aktif mempromosikan pengakuan atas tokoh‑tokoh buruh dalam sejarah nasional. Ia menyambut positif pengakuan pemerintah terhadap Marsinah sebagai pahlawan nasional—seorang buruh yang menjadi simbol perjuangan buruh Indonesia—menilai langkah tersebut sebagai penghormatan terhadap sejarah gerakan buruh di Indonesia dan legitimasi perjuangan mereka.

Pengakuan semacam ini tidak hanya penting bagi kaum buruh tetapi juga memperluas narasi sejarah nasional yang selama ini kurang banyak menonjolkan kontribusi pekerja.

Peran dalam Kebijakan Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Sebagai tokoh buruh dan politisi, Said Iqbal telah sering terlibat dalam dialog kebijakan ketenagakerjaan dan ekonomi. Ia bukan hanya menyoroti isu‑isu upah dan PHK, tetapi juga memberikan masukan terkait strategi proteksi buruh profesional. Pandangannya sering kali melibatkan analisis situasi ekonomi makro, dampak kebijakan perdagangan, serta peran korporasi besar dalam ketenagakerjaan.

Pendekatan ini menjadikan Said bukan sekadar aktivis akar rumput, tetapi sebagai bagian dari pembentukan kebijakan tingkat tinggi yang berdampak luas pada struktur pasar tenaga kerja Indonesia.

Tantangan dan Kritik

Sebagai tokoh publik, terutama yang vokal membawa isu buruh, Said Iqbal juga tidak luput dari kritik. Sebagian pihak menilai pendekatan pro‑buruh kadang bisa berkonfrontasi dengan kebutuhan ekosistem bisnis yang fleksibel atau kebijakan pemerintah yang berorientasi investasi. Meski demikian, dukungan yang kuat dari komunitas buruh dan basis politik Partai Buruh memperkuat posisinya dalam perdebatan kebijakan nasional.

Kesimpulan: Perjuangan, Politik, dan Masa Depan Buruh

Said Iqbal telah melewati perjalanan panjang dari seorang pekerja pabrik di awal karirnya hingga menjadi pemimpin serikat buruh dan tokoh politik yang berpengaruh di Indonesia. Perannya dalam memperjuangkan hak buruh, menuntut kebijakan ketenagakerjaan yang adil, serta memimpin Partai Buruh menempatkannya sebagai figur sentral dalam wacana politik dan sosial modern Indonesia.

Dengan dinamika ekonomi global yang terus berubah serta tantangan domestik seperti ancaman PHK massal, Said Iqbal dipandang sebagai suara penting yang menyuarakan aspirasi pekerja dan keterlibatan mereka dalam menentukan masa depan kebijakan ketenagakerjaan di negara ini.

Apakah kamu ingin versi berita yang lebih fokus pada ancaman PHK dan pendekatan pemerintah serta serikat buruh? Itu bisa ditulis juga!